Piring adalah sebuah teks. Di dalamnya, negara sedang menuliskan janjinya. Sejak genderang program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditabuh, piring makan anak-anak sekolah kita tak lagi sekadar menjadi wadah pemenuh kebutuhan biologis, melainkan telah menjelma menjadi panggung pertunjukan politik yang sarat akan simbolisme. Namun, jika kita membedahnya dengan pisau semiotika, yang tampak bukan sekadar nutrisi, melainkan sebuah kerancuan sistemik yang beraroma “akal-akalan”.
Dalam diskursus semiotika Roland Barthes, sebuah tanda bekerja melalui dua tingkat: denotasi (makna harfiah) dan konotasi (makna kultural/politis). Secara denotatif, MBG adalah sepiring nasi, lauk, sayur, dan sekotak susu. Namun secara konotatif, pemerintah sedang berupaya membangun mitos tentang “Generasi Emas 2045” dan “Negara Penjamin”. Sayangnya, ada jurang estetika dan logika yang lebar antara apa yang dipamerkan di depan kamera dengan realitas eksekusi di lapangan.
Estetika Penundaan
Fenomena “uji coba” yang beruntun di berbagai daerah adalah penanda (signifier) yang sangat menarik untuk dicermati. Secara semiotik, rangkaian uji coba yang gegap gempita ini berfungsi sebagai “teater kebijakan”. Pemerintah tampak sangat sibuk mengurusi komposisi visual piring agar terlihat cantik saat difoto oleh influencer dan diunggah ke media sosial.
Namun, di balik estetika visual tersebut, uji coba yang tak berujung ini sebenarnya adalah bentuk penundaan makna. Ia menjadi tameng untuk menutupi ketidaksiapan infrastruktur logistik dan kerumitan anggaran. Publik disuguhi simulasi—seolah-olah program ini sudah berjalan sempurna—padahal ia baru sekadar pementasan di atas panggung yang terbatas, sementara jutaan perut anak di pelosok masih menanti kepastian di luar sorotan lampu panggung.
“Gratis” sebagai Manipulasi Kata
Dalam kajian bahasa, kita bisa menceramati dan menangkap adanya tindakan tutur (speech act) yang manipulatif dalam diksi “Gratis”. Secara semiotik, kata “Gratis” memposisikan penguasa sebagai subjek dermawan dan rakyat sebagai objek penerima budi. Penggunaan label ini adalah akal-akalan komunikasi untuk menjinakkan daya kritis.
Padahal, dalam logika publik yang sehat, tidak ada yang benar-benar gratis. Piring makan itu dibiayai oleh pajak rakyat, bahkan mungkin dengan “merampas” hak rakyat di sektor lain melalui relokasi anggaran atau pencabutan subsidi. Dengan menyebutnya gratis, pemerintah sedang berupaya membungkam protes: “Sudah diberi makan, mengapa masih bertanya?” Ini adalah eufemisme atau cara halus untuk menggeser status rakyat dari pemegang hak menjadi penerima belas kasihan.
Paradoks Efisiensi
Kerancuan ini semakin kental ketika kita melihat kontradiksi tanda di lapangan. Di satu sisi, narasi “efisiensi” ditekankan dengan sangat keras—seperti instruksi bagi para pendidik untuk hidup prihatin atau penghematan operasional sekolah. Namun di sisi lain, MBG hadir dengan bayang-bayang anggaran super besar yang rawan menjadi ladang pengadaan bagi para pemburu rente.
Kita melihat ada ketidakkonsistenan semiotik (semiotic inconsistency). Bagaimana mungkin pemerintah bicara soal efisiensi gizi di atas piring rakyat, sementara di saat yang sama kita menyaksikan pemborosan anggaran untuk simbol-simbol kemajuan artifisial birokrasi? Piring makan tersebut akhirnya menjadi “tanda kosong” (empty signifier); secara visual ia berisi, namun secara substansi ia rapuh karena didorong oleh syahwat proyek, bukan mandat pelayanan.
Makan Bergizi Gratis jangan sampai hanya menjadi sebuah simulakrum—sebuah kondisi di mana citra tentang keberhasilan lebih dianggap nyata daripada fakta kegagalan di lapangan. Jika pemerintah hanya sibuk memoles tampilan piring, gedung SPPG, dan ataupun kendaraan operasional demi kepuasan mata dan kamera, maka MBG tak lebih dari sekadar akal-akalan politik yang mahal harganya.
Sudah saatnya pemerintah berhenti bermain dengan tanda dan mulai bekerja dengan nyata. Sebab, pertumbuhan otak anak bangsa tidak bisa dibangun dengan retorika dan foto-foto kemasan MBG, melainkan dengan kejujuran dalam mengelola setiap rupiah yang menjadi hak mereka. Perut rakyat tidak butuh estetika; mereka butuh gizi yang jujur, bukan akal-akalan yang dibungkus bahasa birokrasi yang bersayap.
Kasri Riswadi (Peneliti Bahasa)
Leave a Reply